SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI MASA ORDE BARU

SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI MASA ORDE BARU
A. Penataan Keidupan Politik dan Ekonomi
Dalam rangka melaksanakan pancasila dan UUD 1945, pemerintah orde baru menciptakan suatu demokrasi pancasila dimulai dengan melaksanakan pemilu secara teratur dan penetaan lembaga –lembaga Negara. Trias politika seharusnya menjadi acuan demokrasi pancasila tidak diindahkan.


Pemilihan Umum
Selama 32 tahun berkuasa pemerintah orde baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Pertama pada tahun 1971 disusul 5 pemilu berikutnya yang dilaksanakan tiap 5 tahun. Tahun 1971 diikuti oleh 10 peserta sedangkan 5 pemilu berikutnya hanya 3 peserta .
Peserta Pemilu 1971
1. Partai Sarekat Islam Indonesia
2. Nadhatul ulama
3. Partai Katolik
4. Partai Muslimin Indonesia
5. Partai IPKI
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Nasional Indonesia
8. Golongan Karya
9. Partai Murba
10. Partai Islam Perti
Peserta Pemilu 1977-1997
1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia

Pemilu yang teratur semasa orde baru menimbulkan kesan Demokrasi di Indonesia sudah tercpta. Pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun, sebernarnya pemilu sudah di arahkan pada kemenangan peserta tertentu, contoh Golkar yang selalu menang dari tahun 1971- 1997, yang menguntungkan pemerintah dengan kemenangan itu Golkar menguasai perimbangan suara baik di MPR ataupun di DPR yang memungkinkan terpilihnya soeharto sebagai presiden RI selama 6 periode dan menyebabkan pertanggung jawaban rancangan undang – undang dan usulan lainnya langsung disetujui MPR dan DPR tanpa catatan
PERNYATAAN PARTAI – PARTAI
Hal yang dapat mengganggu kelanggengan pemerintah adalah partai – partai. Untuk itu pemerintah orde baru menyederhanakan jumlah partai, tidak dihapus tapi di gabungkan antara partai 1 dengan partai lainnya (fusi), yang didasari persamaan program.
Menghasilkan 3 kekuatan sosial politik :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, Partai Islam Perti yangyang dilakukan pada tanggal 5 januari 1973.
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari PNI, Prtai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
3. Golongan Karya
Golkar tidak terkena fusi yang mebuktikan penyederhanaan partai untuk memberi jalan Golkar pada pemilu yang menjamin kelanggengan kekuasaan pemerintah Orde Baru.
PEMASYARAKATAN P4
Pada tanggal 12 april 1976. presiden soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebut Eka Prasetia Pancakarsa. Diajukan menjadi ketetapan MPR. Pada sidang umum tahun 1978 MPR mengukuhkan gagasan itu dalam ketetapan MPR mengenai pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang disebut P4. ternyata halini hanya di gunakan pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan opni rakyat. Demi kepentingan kekuasaan pemerintah Orde Baru.
PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU
Masa demokrasi terpimpin, mengakibatkan kerusakan ekonomi yang luar biasa. Itu disebabkan karena pada masa demikrasi terpimpin Negara dan aparat ekonomi sangat mendominasi kegiatan ekonomi sehingga mematikan kreatifitas unit – unit ekonomi di luar sektor Negara sedangkan pemerintah Orde Baru memberi kebebasan pada unit – unit ekonomi di luar sektor Negara.
STABILITASI DAN REHABILITASI EKONOMI
Stabilitasi berarti pengendalian inflasi, agar barang – barang tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi perbaikan secara fisik sarana dan prasarana baik ekspor atau impor maupun alat produksi yang cepat.
Dalam tahun 1950 ekspor Indonesia mengalami kemerosotan diluar minyak bumi menghasilkan 500 juta dollar sampai 1 milyar dollar. Pada tahun 1960 kurang dari 500 juta dollar. Padahal Indonesia harus membayar hutang sekitar 2,3 milyar dollar dan tunggakan tahun sebelumnya hutang 500 juta dollar yang harus dibayarkan pada tahun 1967. Untuk itu MPR mengeluarkan Tap. MPRS. No. XXII tahun 1966 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Hakikat pokok landasan ekonomi idiil kebijakan ini adalah pembinaan system ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Tiga program yang harus diselesaikan secara bertahap oleh pemerintah :
1. program penyelamatan
2. program stabilitasi dan rehabilitasi
3. program pembangunan

KERJA SAMA LUAR NEGERI
Keadaan pasca orde lama sangat parah, hutang Indonesia mencapai US$ 2,2- 2,7 milyar. Untuk itu, pemerintah meminta pada para kreditor agar menunda pembayaran hutangnya (rescheduling).
Atas prakarsa jepang, tanggal 19 - 20 september 1966 diadakan perundingan di Tokyo (jepang). Saat itu pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa devisa ekspor digunakan untuk mengimpor bahan baku spare part dsb. Negara kreditor, jepang, inggris, Italia, jerman barat, belanda, dan amerika serikat menanggapi dengan baik.
Dilanjutkan pertemuan di paris (perancis)menghasilkan kesepakatan :
1. hutang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda hingga tahun 1972
- 1976.
2. hutang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1969 dipertimbangan untuk
ditunda pembayaranya.
Dilanjutkan perundingan di Amsterdam (belanda) tanggal23- 24 februari 1967 bertujuan untuk membicarakan kebutuhan Indonesia akan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang dikenal dengan Inter Governmental Group For Indonesia (IGGI) batuan kredit Indonesia semakin meningkat dari tahun 1967- 1969.
PEMBANGUNAN NASIONAL
Selama orde baru pembangunan nasional ditujukan pada terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan pembangunan nasional berpedoman pada Trilogi pembangunan dan Delpan jalur pemerataan, yang intinya kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, dengan jangka panjang atau jangka pendek, jangka pangjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun jangka pendek 5 tahun yang disebut pelita.
Pelita I :
Pelita I dilaksanakan 1 april 1969 berakhir pada 31 maret 1974
1. Tujuan Pelita I : Meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-
dasar bagi pembangunan dalm tahap berikutnya.
2. Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat,
perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani
3. Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses
pembaharuan bidang pertanian karena mayoritas
penduduk Indonesia bermata pemcaharian dari pertanian
Pelita II :
Pelita 2 dilaksanakan 1 april 1974 sampai 31 maret 1979
Ssecara umum cukup berhasil, pertumbuhan ekonomi rata- rata mencapai 7 % per tahun pada awal pemerintahan orde baru laju inflasi 650 %, pada akhir Pelita I laju inflasi 47 % dan dalm tahun ke-4 Pelita II turun menjadi 9,5 .
Pelita III :
Pelita 3 mulai dilaksanakan 1 april 1979 sampai 31 maret 1984
Pelita 3 masih berpedoman pada trilogi pembangunan dengan penekanan pada segi pemerataan.
Pelita IV :
Pelita 4 mulai dilaksanakan 1 april 1984 sampai 31 maret 1989
Pada masa ini indonesia memasuki tahap lepas landas yang diharapkan terlaksana pada Pelita 5. Akibat resesi tahun 1980-an ekonomi Indonesia mengalami masalah karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fisikas demi mempertahan kan kelangsungan pembangunan ekonomi.
Pelita V :
Pelita 4 mulai dilaksanakan 1 april 1989 sampai 31 maret 1994
Pada masa ini Indonesia memasuki tahap pemantapan kerangka tinggal landas. Pertumbuhan ekonomi rata- rata 6,8 % per tahun dan peningkatan ekspor lebih baik dari sebelumnya.
Pelita VI :
Pelita 6 mulai dilaksanakan 1 april 1994 sampai 31 maret 1999
Pada periode ini terjadi krisis di asia tenggara termasuk Indonesia. Krisis dan tumbangnya rezim orde baru mengganggu ekonomi Indonesia. Memasuki tahun 1997 ekonomi Indonesia terpuruk hingga akhir tahun 1997. pada juli 1997 kurs rupiah terhadap dollar amerika merosot. Pembangunan semasa orde baru nampaknya terprogram dengan baik dan hasilnya terlihat secara konkret. Akan tetapi, ternyata di kalimantan timur, riau, dan papua yang menyumbangkan devisa terbesar masih miskin akibat tidak meratanya pembangunan yang turut menyababkan terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir 1997.
KEJATUHAN PEMERINTAH ORDE BARU
Krisis Pembangunan Nasional
Pda masa oerde baru, rakyat terperdaya dengan gambaran fisik. Seolah- olah indonesia berhasil dalam pembangunan nasional apalagi dengan pendapatan perkapita indonesia tahun 1960- 1970-an sekitar 70 dollar AS, sampai juni 1997 telah menjadi 1.185 dollar AS. Itu merupakan peningkatan luar biasa namun, sebenarnya pondasi ekonomi indonesia itu sudah kropos. Keroposnya perekonomian di perparah dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa. Akibatnya pada akhir tahun 1997 indonesia mengalami krisis moneter niali rupiah merosot tajam terhadap dollar bahkan menyentuh level Rp 15000,00 / dollar.
Gerakan Reformasi
Untuk mengurangi krisis moneter dan beban anggaran negara, pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, muncul aksi protes dimana- mana, baik yang dilakukan oleh mahasiswa / masyarakat. Aksi ini kemudian berubah menjadi aksi yang menuntut perubahan fundamental dalam pemerintahb negara. Sejak itu muncul gerakan reformasi. Kalangan mahasiswa berperan sebagai ujung tonbak gerakan reformasi. Mereka menggelar berbagai demostrasi, dengan resiko menghadapi tindakan keras aparat keamanan. Keberanian itu terbukti dari gugurnya 4 mahasiswa universitas Trisakti dalam demostrasi pada tanggal 12 mei 1998.
Pengunduran Diri Presiden Soeharto
Tanggal 19 mei 1998, ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi menduduki gedung DPR / MPR mereka menuntut agar Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Ketidak sediaan sejumlah tokoh menjadi anggota kabinet reformasi mengakibatkan pembentukan kabinet itu mengalami kegagalan. Tanggal 21 mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepeda wakil presiden B.J. Habibie.
Integrasi Dan Kemerdekaan Timor Leste
Peristiwa Timor Leste (timor timur ) merupakan bentuk kegagalan diplomasi indonesia. Timor Leste merupakan “Duri Dalam Daging “ bagi indonesia. Di satu pihak, perlawanan di Timor Timur tidak kunjung padam sehingga melibatkan operasi militer. Operasi militer menumpas perlawanan dijadikan bukti oleh pihak pro-kemerdekaan Timor Timur bahwa indonesia melakukan intervensi.
Latar Belakang
Timor Leste berawal dari niat Portugal melakukan dekolonisasi di wilayah itu. Agar tidak mengganggu stabilitas Indonesia dan Asia Tenggara, Indonesia dan Portugal menyatakan sepakat unruk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan dekolonisasi Timor Leste. Potugal dan Indonesia bertemu dalam sidang dewan stabilitasi politik dan keamanan nasional pada tanggal 18 oktober 1974 di jakarta. Pihak Indonesia secara resmi menyatakan sikapnya mengenai masalah Timor Leste sebagai berikut :
1. Indonesia tidak mempunyai ambisi territorial.
2. Indonesia menghormati hak Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri.
3. Bila Timor Leste ingin bergabung dengan Indonesia, tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan sebagai wilayah dalam Republik Indonesia.
Reaksi terhadapdekolonisasi di Timor Leste, muncul partai- partai politik seperti Uniao Demokration Timurense (UDT), Frente Revolutionaria de Timor Leste Independen (FRETILIN ), Associacao Populer Democratica Timorense (APODETI).
Ketidak jelasan masa depan Timor Leste berkembang menjadi kemelut politik setelah portugal membatalkan hasil jajak pendapat tanggal 25 maret 1975.
Integrasi Timor Leste ke Indonesia
Ditengah perang saudara, muncul dua proklamasi. Proklamasi pertama oleh Fertilin, pada tanggal 28 november 1975, mengumumkan berdirinya Republik Demokratis Timor Leste. Proklamasi tandingan di kumandangkan oleh UDT, APODETI, KOTA dan TRABALHISTAY pada tanggal 30 november 1975. proklamasi yang dikenal sebagai proklamasi Balibo mengumumkan keinginan Gerintegrasi dengan Indonesia. Lalu Indonesia melakukan operasi saroja yaitu operasi militer untuk memulihkan keamanan di Timor Leste. Desember 1975 di bentuk pemerintahan sementara dan DPRD. 17 juli 1976 DPR mengesahkan Timor Lestemenjadi provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur. Integrasi itu dikukuhkan oleh ketetapan MPR
Kemerdekaan Timor Leste
Kemerdekaan Timor Leste disebabkan Indonesia yang semakin kurang menguntungkan ditengah forum internasional. Timor Leste berhasil membentuk opini dunia bahwa indonesia melakukan interferensi terhadap Timor Leste. Untuk menjernihkan opini itu bulan juni 1998Indonesia menawarkan 2 pilihan pada Timor Leste :
1. Status khusus otonomi luas
2. memisah diri secara baik- baik
Setahun kemudian, Indonesia, portugal dan PBB menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan kasus Timor Timur lewat jajak pendapat. Pada tanggal 11 juni 1999, dewan keamanan PBB membentuk misi perdamaian untuk Timor Timur yang dikenal sebagai UNAMET. Penentuan nasib Timor Leste berlangsung pada tanggal 30 agustus 1999. 78,5 % rakyat Timor Leste ingin merdeka. Timor Leste mencapai kemerdekaan pada 20 mei 2002.


MEMBANGUN INDONESIA SETELAH KRISIS BERLALU1
By : J. Soedradjad Djiwandono@
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

PENGANTAR
• Atas prakarsa beberapa mahasiswa saya diminta untuk memberikan introduksi untuk membuka diskusi antar para mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar di wilayah Boston. Saya menyanggupi, karena saya juga berbicara di berbagai pertemuan lain, untuk Pantai Barat A.S, di Kampus UC Berkeley bulan Maret yang lalu dan wilayah Midwest di Kampus UW Madison, bulan April yang lalu. Awal minggu ini saya sebenarnya juga diundang ICMI Montreal, Canada, akan tetapi karena mepetnya waktu tidak dapat mengurus visa sehingga batal hadir.
• Meskipun tema secara spesifik berbeda, akan tetapi pada dasarnya pertemuan-pertemuan tersebut didasari oleh keinginan mereka yang sedang belajar di luar negeri ini untuk saling memberi informasi agar lebih tahu perkembangan di tanah air, mempelajari masalah yang sedang melanda tanah air, baik aspek ekonomi, sosial-politik dan budaya, serta untuk membahas bersama apa yang bisa disumbangkan menjadi gambaran masyarakat Indonesia mendatang. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap masalah yang sedang menimpa masyarakat Indonesia, lebih lanjut untuk menyumbang ke pada penyelesaiannya agar dapat menatap masa depan dengan lebih baik..
• Tantangan utama kita sebagai bangsa dewasa ini masih berkisar pada bagaimana keluar dari krisis yang telah hampir dua tahun berjalan ini untuk dapat kembali melaksanakan pembangunan nasional. Krisis yang dialami masyarakat harus dijadikan pelajaran untuk memperbaharui diri dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya masa depan. Suatu paradigma baru dalam pembangunan Indonesia harus disusun dan dirumuskan. Ini adalah tantangan kita bersama setelah bangsa kita melewati krisis secara berhasil.
• Saya akan membahas proses terjadinya krisis yang mendorong bangsa kita ke posisi sekarang , bagaimana keluar dari krisis dan menunjukkan berbagai cacatan menuju paradigma baru tersebut. Perlu dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian dari pembicaraan ini ada diluar bidang keahlian saya. Bagian tersebut akan saya kemukakan untuk kelengkapan pembahasan saja. Krisis yang dialami bangsa Indonesia telah menyeluruh, menyangkut hampir semua aspek kehidupan. Karena itu, untuk mengetahui sebab timbul dan proses terjadinya krisis, menggambarkan jalan yang ditempuh untuk penanganannya, serta melihat tantangan dan peluang pasca krisis, pendekatan yang parsial tidak memadai2.